SANGGAU - KPERS, Antonius Muin, S.Sos., Ketua Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan barat, mengatakan, "Pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Kepala Desa Subah dan Kepala Desa Semoncol membahas langkah-langkah yang akan ditempuh terkait penguasaan lahan masyarakat adat oleh PT.Agrinas Palma Nusantara atas penertiban kawasan hutan (PKH).
Kepala Desa Subah, Yulianus Atin, S.H dengan tegas mendukung dan menghormati kewenangan negara dalam menertibkan kawasan hutan, sepanjang berlandaskan UUD 1945 yang mengacu kepada UU No.5 THN 1960 ttg Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012, serta peraturan undang- undang lain yang berkaitan dengan hak masyarakat hukum adat.
Hal senada disampaikan Subur, Kepala Desa Semoncol, bahwa penertiban kawasan hutan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan keberadaan masyarakat hukum adat yang telah mengelola tanah secara turun temurun, yang secara hukum adat tanah tersebut sudah dilindungi pemangku hak Ulayat.
Penguasaan lahan masyarakat dengan melakukan panen sawit oleh PT.Agrinas Palma Nusantara melalui vendor PT.Putra Persada Khatulistiwa Posbankum Desa Subah dan Desa Semoncol telah menyurati pihak-pihak terkait dan menyampaikan poin-poin penting yang menyatakan agar PT.Agrinas tidak sewenang- wenang menguasai lahan masyarakat sebelum berkoordinasi dengan pemerintah Desa dan Pemangku hak Ulayat atas tanah masyarakat adat.
Tindakan pemanenan sawit masyarakat oleh PT. Agrinas tanpa perintah pengadilan atau putusan pemangku hak ulayat kini menjadi polemik.
Oleh karena itu masyarakat meminta kepada PT.Agrinas Palma Nusantara supaya:
1. Dilakukan verifikasi terbuka terhadap status kawasan hutan, batasan wilayah adat, sejarah penguasaan tanah, dan dasar hukum objek penertiban.
2. Dilakukan pemetaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat, pemangku hak Ulayat dan instansi terkait.
3. Ditunda terlebih dahulu tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian yang sulit dipulihkan yaitu pada bidang penguasaan kawasan/kebun atau penguasaan tanah dalam kawasan hukum adat/hak Ulayat Desa Subah dan Desa Semoncol.
4. Disediakan mekanisme penyelesaian penertiban kawasan yang adil, transparan, dan menghormati hak masyarakat adat, serta penyusunan kesepakatan dan tindak lanjut penyelesaian penguasaan lahan/kebun masyarakat.
Pernyataan ini ditandatangani Ketua Posbankum, Sekretaris Asterius Suandi, S.H bersama Kades Subah dan Kades Semoncol (10/11/2026).
Sementara petugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) bersama Agrinas Palma Nusantara melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat somasi ke beberapa pemilik kebun sawit memerintahkan pemilik kebun sawit Budi/Ricat mengosongkan xlokasi
Terlepas dari persoalan transaksi lahan dari Herman/ Sinluk ke B dan R, sebagian lahan sengketa itu kini dikuasai Agrinas Palma Nusantara Regional Kalbar yang mencatat bahwa lokasi tersebut adalah eks HGU PT. Gambaru Selaras Alam.
(Tim)
Komentar