Komentar
JAKARTA - KPERS, Menyikapi tuntutan mahasiswa pendemo di Jakarta pada Akhir Agustus 2026, Direktur Exekutuf LBH Sekolah Nasional, Roder N, S.H. memberikan komentarnya.
Roder menyebut, dari lima tuntutan BEM UI itu sangat normatif dan populis - tetapi tidak selalu operasional.
Tuntutan 1: Menghentikan segala bentuk pengeluaran anggaran negara yang dinilai tidak tepat sasaran atau boros;
Roder kembali bertanya, "Siapa yang mendukung pemborosan?" Semua pemerintah di dunia ingin anggaran efisien.
Persoalannya bukan "hentikan pemborosan", melainkan:
pos mana yang harus dipotong? Berapa nilainya?
Jika mahasiswa duduk di kabinet, mereka akan menghadapi pilihan yang sama:
Memotong subsidi? Memotong gaji ASN? Mengurangi pembangunan infrastruktur? Memangkas bantuan sosial?
Mengatakan "hentikan pemborosan" mudah. Menentukan apa yang dianggap pemborosan jauh lebih sulit.
Lagipula, sejak awal pemerintahannya, Prabowo justru memangkas anggaran di pos pos tidak penting. Semua kementrian dan lembaga merasakannya.
Tuntutan 2 : Mendesak pemerintah untuk menurunkan harga-harga bahan pangan serta bahan bakar minyak yang membebani masyarakat.
"Ini tuntutan yang paling populis sekaligus paling problematis". Mudah dalam teori, rumit di praktik. Sebab, harga pangan dipengaruhi oleh cuaca, jumlah produksi - kurs rupiah - harga minyak dunia - konflik geopolitik.
Kalau pemerintah dipaksa menahan harga terus-menerus, maka subsidi membengkak dan APBN justru semakin terbebani.
Pertanyaan baliknya: Kalau Anda menjadi Menteri Keuangan, uangnya dari mana?
Tidak ada negara yang bisa menghapus hukum ekonomi hanya dengan demonstrasi.
Tuntutan 3 : Penghentian program MBG dan proyek pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Argumen baliknya sederhana: Kalau program itu dihentikan, bagaimana nasib 49 juta anak sekolah yang sudah menerima manfaatnya? Dua juta ibu menyusui, 868 ribu ibu hamil, 6,3 juta balita yang sudah rutin menikmati MBG ?
Selanjutnya, UMKM pemasok makanan bagaimana? Petani dan peternak yang menjadi pemasok bagaimana? Dana yang sudah terlanjur dialokasikan bagaimana?
Masalahnya mungkin bukan programnya, melainkan tata kelola dan prioritasnya. Sepakat. Kita sama sama sadari itu. Karena itu, tuntutan yang lebih realistis mungkin: "Perbaiki MBG." bukan "Bubarkan MBG."
Membatalkan sesuatu sering lebih mudah daripada memperbaikinya.
Tuntutan 4 : Hentikan militerisme di ranah sipil! Sangat sexy, dan berbau OSF George Soros dan Kontras.
Sebenarnya isu yang sah dalam demokrasi. Tetapi pertanyaan berikutnya: Jabatan sipil yang mana? Apakah semua prajurit aktif harus keluar? Bagaimana dengan keahlian logistik, intelijen, kebencanaan, dan pertahanan?
Batasnya di mana? Karena jika diterapkan secara mutlak, bahkan negara demokratis seperti Amerika Serikat pun menggunakan mantan jenderal dalam pemerintahan.
Banyak jendral veteran perang alumni Westpoint yang mengurus kepentingan publik di Amerika. Di negeri kita, ada militer masuk di pos sipil ya. Tapi mereka tidak kebal hukum. Dalam skandal BGN, sipil dan militer sama sama diborgol.
Sehingga, persoalannya bukan "seragamnya", tetapi mekanisme pengawasan dan supremasi sipil.
Tuntutan 5 : Mendesak pemerintah mengakui kesalahan, menuntut presiden agar berhenti mengelak dan berani mengakui kesalahan serta kekurangan dari kebijakan pemerintah saat ini.
Ini paling politis. Karena: pemerintah mana yang tidak pernah salah? Kesalahan yang mana? Ukuran keberhasilannya apa? Bahkan jika Presiden berkata: "Ya, kami salah." Apa harga beras langsung turun? Apa rupiah langsung menguat? Apa kemiskinan otomatis berkurang?
Lagipula dengan begitu, akan muncul demo susulan "Karena presiden sudah mengaku salah, maka: mundurlah". Sesimpel itu. Mudah ditebak.
Pengakuan kesalahan penting secara moral, tetapi negara tidak dijalankan oleh simbol semata.
Argumen yang lebih mendasar: Seseorang boleh tidak setuju dengan pemerintah. Itu sehat. Tetapi kritik yang baik seharusnya memenuhi tiga syarat: Menunjukkan masalah. Menawarkan alternatif. Memperhitungkan konsekuensi.
Oposisi dan para mahasiswa yang belum memikul beban kekuasaan sering terlihat sangat cerdas. Semua tampak sederhana dari luar pagar.
Namun ketika duduk di kursi pemerintahan, mereka akan berhadapan dengan kenyataan yang sama: anggaran terbatas; kebutuhan tak terbatas; setiap keputusan melahirkan kelompok yang dirugikan.
Ironinya, bisa jadi jika lima tuntutan itu diberikan kepada para mahasiswa tersebut dan mereka diminta membentuk kabinet sendiri, mereka akan segera menemukan bahwa yang paling sulit bukanlah meneriakkan: "Turunkan harga!" melainkan menjawab pertanyaan yang jauh lebih kejam: "Dengan uang siapa?"
dan yang lebih menyiksa lagi: "Kalau bukan kebijakan yang sekarang, lalu kebijakan apa?"
Di situlah perbedaan antara demonstrasi dan pemerintahan mulai terlihat.
Demonstrasi mahasiswa memang tidak wajib memberikan solusi lengkap. Tetapi semakin besar tuduhan bahwa negara "menuju bangkrut", semakin besar pula kewajiban moral untuk menjelaskan jalan keluarnya, bukan hanya daftar hal-hal yang ingin dihentikan.
Lagipula, diksi "Indonesia menuju bangkrut" kok senada dengan "Sell Indonesia" yang digembar - gemborkan investor Australia dan media Singapura, ya?
Masyarakat berharap mahasiswa mengembalikan tradisi intelektual yang menjadi sumber wibawa gerakan mahasiswa. Bukan semata mata mengandalkan nama harum "garda intelektual terdepan" tapi kosong!
* Hal yang menyedihkan dari demo kemarin:
- Kurs Dolar sedang menguat ke Rp17.824/1 USD
- ISHG sedang melesat ke level 6000
- Masyakarat nonton gratis Piala Dunia di TVRI
- Presiden berikan beasiswa kuliah kepada 150 ribu guru
- Disiapkan anggaran Rp14 triliun untuk perbaikan 71 ribu sekolah.
(Jung)