Komentar
SINTANG - KPERS, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No.66.786.09 di Jalan Lintas Poros Tengah, Desa Gernis Jaya, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Kalbar tersorot bermain mafia BBM bersubsidi.
Wartawan menerima informasi dari seorang Sopir Truk di lokasi SPBU Gernis Rabu (13/8/2026), pukul 18:06 WIB, mengatakan SPBU Gernis menjual Solar Bersubsidi kepadanya seharga Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) per liter.
"SPBU milik pak Wahyu ini baru berjalan beberapa bulan sudah bermain mafia" ungkap sumber.
Harga BBM bersubsidi sesuai penetapan dari pemerintah Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, sementara pihak SPBU Gernis menaikkan harga hingga seratus persen lebih dari harga normal.
Menaikkan harga dan menjual solar bersubsidi melampaui harga eceran tertinggi (HET) merupakan pelanggaran serius yang merugikan masyarakat penerima manfaat dan merugikan negara.
Menjual Solar bersubsidi hingga Rp.14.000,- ribu/ liter, artinya: SPBU Gernis Korupsi Rp. 7.200,-/ liter.
Menaikkan harga dan menjual barang bersubsidi melampaui HET adalah hal serius yang berpotensi melanggar UU No.22. Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Mengacu pada peraturan presiden tentang penyediaan dan distribusi BBM bersubsidi berpotensi pada pencabutan izin usaha, dan denda ataupun pidana.
Sesaat setelah mendapat informasi adanya transaksi penjualan solar bersubsidi Rp.14 ribu per liter, Wartawan melakukan konfirmasi ke Manager SPBU Gernis Suarlis mencoba menepis fakta tersebut.
Swarlis mengatakan, "saya bantu saja biaya perjalanan bapak- bapak ya!", pinta Suarlis.
Suarlis kemudian memanggil beberapa orang yang mengaku pengurus ke dalam ruangan kantor SPBU melakukan intervensi kepada 3 orang wartawan yang berada dilokasi.
Saat yang sama petugas SPBU lainya mengatakan,
"ada oknum polisi dan TNI ikut antri disini", ungkapnya.
Situasi ini menggambarkanlemahnya pengawasan, sehingga tidak ada penindakan dan bermain mafia BBM bersubsidi berjalan lancar tanpa hambatan.
Penyimpangan penyaluran dan kenaikan harga BBM bersubsidi di SPBU Gernis ini perlu menjadi perhatian Kapolri agar melakukan monitoring atas kinerja jajaranya ditingkat bawah supaya menjalankan tugas sebagai mana perkap Polri untuk penegakan hukum.
Hingga berita ini diterbitkan media belum berhasil melakukan konfirmasi ke Pertamina dan BPH Migas.
Media membuka ruang hak jawab bagi semua pihak terkait yang disebutkan dalam pemberitaan ini yang akan kami muat pada penerbitan berita berikutnya
(Tim)