Komentar
KUBU RAYA - KPERS, Ulianis, S.Pd dari aktivis Bala Adat Dayak Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat menyampaikan sikap terbuka penolakan program pemerintah pusat atas rencana transmigrasi ke Kalimantan barat (13/7).
Keresahan atas kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan dan kelangsungan hidup masyarakat adat setempat ini di justru berpotensi akan memicu konflik sosial dan ekologis.
Menurut ulianis, pembangunan melalui pendekatan berbasis kearifan lokal dan dialog dengan masyarakat adat jauh lebih penting daripada kebijakan top- dawn yang beresiko menciptakan ketegangan horizontal. Mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan Kalimantan sekadar " lahan kosong" untuk menampung kepadatan penduduk dari pulau Jawa dan Sumatra, tanpa mempertimbangkan hak historis dan eksistensi komunitas adat yang telah ratusan tahun hidup berdampingan dengan alam.
Dengan tegas dinyatakan, jika program transmigrasi ini tetap dipaksakan, maka desakan akan meluas dan dapat menimbulkan resistensi sosial yang serius di wilayah Kalimantan barat.
Dengan menolak program transmigrasi, bala adat Dayak menyarankan pemerintah mengalihkan anggaran tersebut untuk sektor lain seperti bedah rumah, penyediaan listrik, air bersih, pembangunan jalan dan infrastruktur dasar di pedalaman serta untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan. (Jung)