KomentarPembukaan Rakor DTKS tingkat Kecamatan Sebawi
Sebawi –
Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Aula Kantor
Camat Sebawi, 30 September 2021. Pesertanya Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa,
dan Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG).
“Saya
memberikan apreasiasi kepada seluruh peserta menghadiri Rakor ini. Akurasi data
perlu agar Bansos dari pemerintah tepat sasaran. Lewat Rakor inilah kita bahas
apa saja kendala maupun hambatan terkait dengan data masyarakat,” kata Camat
Sebawi HA Rahmat SIp M Si saat membuka
Rakor tersebut.
Rahmat juga
berpesan, agar Musyawarah Desa (Musdes) penetapan DTKS di setiap
desa agar menghadirkan dan mengakomodir komponen masyarakat. Apabila data akurat tentunya tidak
menimbulkan gesekan sesama warga. “Semoga Rakor ini menjadi pedoman bagi kita semua bisa menyajikan data
secara akurat,” harapnya.
Dalam Rakor
itu menghadirkan narasumber, Hartono, SKM Kabid Sosial serta
Drs.Rajimin Kasi Sosial Dinas Sosial PMD Kabupaten
Sambas. “Sekarang ada aturan baru terkait DTKS yaitu mengacu pada
Permensos nomor 3 tahun 2021. Operator SIKS-NG harus mempunyai kemampuan mendata dan menginput
data di aplikasi yang tersedia dan perlu diberikan pelatihan. Apalagi ada yang baru
bertugas,” ata Hartono.
Jamhur Kades Sepuk Tanjung (paling kanan) beserta peserta lain saat mengikuti Rakor DTKS
Dalam
kesempatan itu, Kepala Desa Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi, Jamhur, SHI
menyatakan, siap menggelar pelatihan untuk operator SIKS-NG. Penguasaan terhadap
aplikasi SIKS-NG ini sangat penting agar proses input data bisa cepat dan
akurat.
“Kita hanya
cepat, tapi juga akurat. Di sini pentingnya pelatihan SIKS-NG ini. Jadi, kita
siap melaksanakan pelatihan bila memang diberikan kepercayaan,” kata Jamhur
yang juga Ketua BKAD Sebawi.
Rakor
tersebut dipandu oleh Rahmawati TKSK Kecamatan Sebawi.Dalam sesi pertama tanya jawab
diawali oleh Kades, Sekdes dan BPD. Suasana Rakor semakin semangat karena banyaknya persoalan terjadi
di lapangan. Tampak narasumber bergantian menanggapi pertanyaan peserta.
“Saya berharap agar masyarakat yang tidak
mendapat Bansos tidak serta-merta menyalahkan kepala desa. Tidak dipungkiri banyak
warga komplain karena mereka juga merasa berhak menerima Bansos. Sementara yang
menentukan penerima manfaat adalah dari pusat yakni Kemensos RI,” tambah alumni Ponpes Ushulluddin
Singkawang ini,
Setelah istirahat
makan siang, acara dilanjutkan. Secara khusus Camat dan
Kabidsos dialog dengan Kades dan Sekdes membahas Perbup Sambas terkait Program Pelayanan Kesehatan Gratis bagi masyarakat kurang mampu dan belum
terkonfirmasi oleh BPJS Kesehatan. (ros)